Pembelajaran Sejarah: Fakta Vs Nasionalisme


Kebebasan kanal dalam memproduksi tulisan tentang sejarah bangsa kita di tanah air pasca reformasi 1998, begitu deras bagaikan arus bah dari ketinggian. Dengan atmosfer gegap gempita hawa kebebasan maka berbagai versi bermunculan, bahkan ragam buku terjemahan dari penulis luar negeri lenggang ke ruang publik. Berbagai fakta yang selama ini bisa dibilang sebagai sesuatu disembunyikan atau belum diterbitkan, dan terlebih bersifat kontroversial kemudian terbuka dengan baik layaknya orang telanjang.

Guru sejarah banyak pula yang mengkonsumsi produk-produk tersebut. Ini sebenarnya dilakukan sebagai “tuntutan” akan hausnya keingintahuan dan fasilitas kebebasan yang sedang terjadi. Alhasil, secara sadar terbawa ke dalam kelas menjadi bagian dari proses pembelajaran. 

Bagi kaum yang bergerak di ranah Ilmu Sejarah (atau sering disebut Sejarah Murni) dan lazimnya hidup di dunia akademis, maka anjuran untuk ungkapkan fakta apa adanya selayaknya yang terjadi di masa lalu, maka tidak diharamkan. Di kelas SMA khususnya, ini dilakukan lantaran guna meningkatkan kemampuan peserta didik, seperti keberanian berpendapat dan kecanggihan berargumentasi. Sementara itu, kaum Pendidikan Sejarah, tidak demikian. Kaum ini seringkali tidak “sebebas” kaum akademisi yang bebas nilai, karena guru sejarah dikoridori oleh standar pemerintah. Kurikulum, dan buku resmi pemerintah merupakan beberapa contoh diantaranya.

Melihat kenyataan tersebut maka didalam proses pembelajaran sejarah seakan ada semacam pertentangan dalam diri guru sejarah. Apabila diungkapakan fakta sejarah apa adanya, keuntungan dalam kemerdekaan berfikir dapat diperoleh, namun seperti apa fakta dan kisah sejarah yang disajikan juga memperhatikan harapan pemerintah, khususnya memperkokoh rasa nasionalisme. Pada kondisi seperti  inilah, permasalahan itu timbul.

Tuntutan yang besar diemban oleh guru sejarah di sekolah yaitu harus memperhatikan dampak apa yang akan timbul setelah kisah sejarah disampaikan di kelas. Dalam kenyataannya ketika pembelajaran sejarah yang dimaksudkan guna mengembangkan kompetensi peserta didik dengan prosesnya berpusat kepada peserta didik, pada saat yang bersamaan sang guru sejarah juga menjadi “satpam pemikiran”. “Profesi” varian bagi guru sejarah ini terlihat menjadi kewajiban agar pemikiran peserta didik tetap di jalur yang benar yaitu mengembangkan kebanggannya terhadap Indonesia tentang masa lalunya, untuk masa kini, dan masa depan.

Fakta dan narasi seperti “Indonesia memperoleh Kemerdekaan setelah membayar Belanda”, bukan hanya PKI yang menjadi penyebab G30S, pembantaian “balas dendam” setelah G30SPKI, “tukar guling”  Pepera dengan Freeport, adalah beberapa tantangan, bahkan termasuk beberapa masalah bagi guru sejarah di sekolah. Kini, peserta didik mudah mudah mengakses informasi melalui internet, dana narasi di atas bersemayam di kepala mereka. Tanpa sungkan, keluar dari mulut mereka pertanyaan-pertanyaan konfirmasi dari apa yang mereka rekam dari media yang serba bebas sekarang ini.

Lalu, sejauh mana guru sejarah melaksanakan pembelajarannya di kelas dengan fakta dan narasi tersebut yang berpotensi memudarkan rasa nasionalisme anak didik ?. Dengan demikian diperlukan semacam panduan agar guru sejarah di sekolah, khususnya SMA, mampu “menjembatani” pandangan “kedua kaum” tersebut. 

Terkait dengan ini, terdapat beberapa pandangan solusinya. Di saat guru sejarah mendapatkan kisah yang terlihat menantang sekaligus bisa menjadi masalah, maka panduan dibawah ini dapat dijadikan acuan:

1. Guru sejarah harus memahami konteksnya terlebih dahulu.

2. Utamakan fakta yang paling kuat keterikatannnya.

3. Kebermanfaatan sejarah, yaitu pilihlah yang bermanfaat untuk kehidupan nyata.

4. Dalam penjelasan buatlah irisan-irisan yang membuat kita sebagai anak bangsa kemudian menjadi bangga menjadi seorang Indonesia, oleh karenanya ungkapkanlah kelebihan-kelebihannya.

5. Berbagai versi dipersilahkan, yang terpenting adalah sesuai dengan tujuan mata pelajaran sejarah dan pendidikan nasional.

6. Silahkan kepada peserta didik untuk diajak diskusi kisah kontroversial misalnya, dengan cara dibuatkan kelompok pro dan kontra, namun standarnya ialah sesuai dengan undang-undang/aturan secara yuridis.

Melihat uraian tersebut, maka menjadi guru sejarah di sekolah, khususnya dalam melaksanakan pembelajarannya, tidaklah mudah. Ada semacam “pesanan” bernuansa ilmiah sekaligus politis kebangsaan. Beban ini harus dipikul, dan diselesaikan oleh guru sejarah dalam mengampu pelajaran sejarah. 

Pelajaran sejarah, dinegara manapun, merupakan pelajaran yang amat strategis karena pengenalan nasionalisme secara formil sekaligus penguatan jati diri sebagai bangsa menjadi mandat utamanya. Di USA (Amerika Serikat) ada ungkapan seperti ini: "apapun dan dari manapun asal kalian, kalian adalah Amerika". Untuk menjadikan hal tersebut maka adalah tugas sejarah. Layaknya rupa di Amerika tersebut, guru sejarah di Indonesia seakan menjadi duta rezim sekaligus duta NKRI. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelajaran sejarah adalah proyek untuk melanggengkan kekuasaan dalam jangka waktu pendek (sesuai waktu rezim berkuasa), dan proyek nasionalisme NKRI dalam jangka panjang. 


Posting Komentar

0 Komentar